Menparekraf: Pentingnya Kompetensi SDM Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan di World Travel Market ,London

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menekankan pentingnya kompetensi SDM (sumber daya manusia) yang memiliki standar nasional juga internasional dalam upaya menghadirkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan sehingga berdampak pada kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja.

Pentingnya Kompetensi SDM dalam mewujudkan Pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dikatakan Menparekraf Sandiaga saat berbicara dalam “The Ministers Summit” di ajang World Travel Market (WTM) London di ExCel London, ia mengatakan dari target 15 juta tenaga kerja pariwisata Indonesia pada 2024 sebagian besar belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional,Senin (6/11/2023).

Untuk itu, salah satu program spesifik yang dijalankan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Kompetensi SDM dengan memberikan sertifikasi bagi pekerja pariwisata guna menghadirkan tenaga pariwisata yang kompeten dan berkualitas di bidang pariwisata.

“Dengan sertifikasi, tenaga pariwisata dapat meningkatkan keterampilan dan profesionalismenya dalam melayani pengunjung sesuai standar. Sertifikasi bagi pekerja juga mendorong dunia usaha dan industri pariwisata mematuhi peraturan dan standar yang ditetapkan atas layanan dan proses bisnis mereka yang berkelanjutan, sehingga menghasilkan pengalaman wisata yang lebih baik bagi wisatawan,” kata Menparekraf Sandiaga.

Kemenparekraf menargetkan Kompetensi SDM sebanyak 45 ribu pekerja pariwisata dapat tersertifikasi sebagai profesional di bidang pariwisata yang bersertifikat nasional dan internasional sesuai dengan bidang keahlian dan bidang pekerjaannya. Khususnya di 6 destinasi pariwisata prioritas Indonesia yakni Danau Toba (Sumut), Wakatobi (Sultra), Labuan Bajo (NTT), Lombok (NTB), Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (Yogya dan Jateng), serta Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur).

Dalam proses sertifikasi Kompetensi SDM Kemenparekraf berkolaborasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

“Hal ini diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha bagi SDM pariwisata yang kompeten dan berkelanjutan,” kata Sandiaga.

Lebih lanjut Sandiaga mengatakan, kesenjangan lain yang diidentifikasi dalam pengembangan SDM pariwisata tanah air adalah keterampilan yang diajarkan kepada siswa dan kebutuhan industri. Oleh karena itu, Kemenparekraf menekankan pentingnya Sertifikasi Kompetensi SDM pariwisata dan peran lembaga pendidikan dalam pengembangan sektor pariwisata di Indonesia, khususnya desa wisata.

“Saat ini politeknik pariwisata di bawah naungan kami sudah menerapkan ASEAN Common Competency Standard for Tourism Profession (ACCSTP) dan Common ASEAN Tourism Curriculum (CATC) yang berbasis industri, fleksibel, dan terstruktur dengan baik untuk enam bidang pekerjaan (sektor perhotelan dan perjalanan) di sektor pariwisata. Keenam politeknik pariwisata tersebut menjadi pilot project yang menjadi contoh bagi lembaga pendidikan vokasi lainnya di kawasan ASEAN,” ujar Sandiaga.

Poltekpar di bawah naungan Kemenparekraf juga telah menjalin hubungan erat dengan masyarakat melalui program pengabdian masyarakat di desa wisata. Para dosen dan mahasiswa terlibat aktif dalam program pengembangan masyarakat yang memungkinkan mereka mendapatkan pengalaman langsung sekaligus menyelesaikan permasalahan nyata di desa wisata dan memberdayakan masyarakat.

“Kami juga menyadari masih banyak yang bisa dilakukan untuk menyelaraskan kebutuhan industri pariwisata dan perluasan ke bidang lain. Oleh karena itu, salah satu inisiatif yang kami ambil adalah dengan menjadi negara terdepan dalam pembahasan Standar Kompetensi ASEAN untuk MICE dan Event Profesional,” ujar Sandiaga.

Indonesia, dikatakan Sandiaga, menempatkan pendidikan bagi generasi muda sebagai salah satu prioritas nasional. Hal ini tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2020-2045.

Tahun 2045 menandai visi Indonesia Emas yang memiliki bonus demografi. Indonesia Emas ditandai dengan jumlah penduduk produktif yang mencapai 70 persen (antara 15-64 tahun) dibandingkan kelompok umur lainnya.

“Oleh karena itu, Indonesia akan selalu berupaya mengembangkan kebijakan untuk mendukung pendidikan dalam berbagai cara karena kami percaya bahwa pendidikan adalah jenis investasi terbaik yang pernah ada,” kata Sandiaga.