Iklan
Beranda blog Halaman 2

SMP Swasta Panti Harapan Gelar Seni dan Rasa Festival, Wujudkan Generasi Cerdas dan Beretika

Penulis
Redaksi
-
0
SMP Swasta Panti Harapan Gelar Seni dan Rasa Festival

Ket Foto: Kepala Sekolah SMP Swasta Panti Harapan, Bapak Jhon Petrus Aritonang, S.Pd., menyatakan bahwa festival ini merupakan salah satu upaya sekolah untuk mewujudkan generasi bangsa yang cerdas, mandiri, dan beretika,Rabu,28/6/2025.

SMP Swasta Panti Harapan, Lawe Mantik, Aceh Tenggara, menggelar Seni dan Rasa Festival pada hari Rabu, 28 Mei 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat dan kreativitas siswa-siswi selama menempuh pendidikan dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang cerah.

Kepala Sekolah SMP Swasta Panti Harapan, Bapak Jhon Petrus Aritonang, S.Pd., menyatakan bahwa festival ini merupakan salah satu upaya sekolah untuk mewujudkan generasi bangsa yang cerdas, mandiri, dan beretika. “Dengan kegiatan seperti ini, kami berharap siswa-siswi kami dapat mengembangkan potensi diri dan mengekspresikan kreativitas mereka dalam berbagai bidang seni dan budaya,” ujarnya.

Festival yang di tampilkan ini menampilkan berbagai kegiatan, termasuk pertunjukan seni tari, lomba kreativitas, dan pameran karya siswa. Kegiatan ini tidak hanya menampilkan bakat dan kreativitas siswa, tetapi juga mempromosikan nilai-nilai etika dan kemandirian.

Dengan adanya Seni dan Rasa Festival, SMP Swasta Panti Harapan berharap dapat menjadi contoh bagi sekolah lain dalam mengembangkan potensi siswa dan mempersiapkan mereka untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Koperasi Merah Putih: Antara Harapan dan Tantangan

Penulis
Redaksi
-
0

Ket Foto: Sosialisasi pembentukan Koperasi Kute Merah Putih Se-kecamatan Bambel, 14 Mei 2025. Dipimpin oleh Camat Bambel Riduansyah, S.Sos

Pemerintah meluncurkan program pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan memberdayakan desa. Namun, implementasi program ini masih menghadapi beberapa tantangan.

Regulasi Koperasi Merah Putih yang belum jelas menjadi salah satu hambatan utama. Banyak pihak yang masih menunggu penjelasan lebih lanjut tentang aturan main dan prosedur operasional koperasi ini. Kurangnya kejelasan regulasi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan dan ketidakpastian hukum,kata Jhonson Sinaga S.Pd.k.

Selain itu, kesiapan tenaga pengelola di desa juga menjadi perhatian. Banyak desa yang belum memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola koperasi dengan efektif. Hal ini dapat berdampak pada kinerja koperasi dan kemampuan untuk mencapai tujuannya.

Sambung Jhonson Sinaga,Berita simpang siur yang beredar di masyarakat juga menambah ketidakpastian. Banyak informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang program ini.

Walaupun demikian, program Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan memberdayakan desa. Dengan kejelasan regulasi, peningkatan kapasitas tenaga pengelola, dan komunikasi yang efektif, program ini dapat menjadi salah satu upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di akhir Jhonson Sinaga mengatakan,dalam penerapan Koperasi Merah Putih,Pemerintah dan stakeholder terkait perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan bahwa program Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat,tutur Wartawan Ebataknews,Jhonson Sinaga.

Laporan Serta Tantangan Pembangunan Pariwisata Periode Maret-April

Penulis
Redaksi
-
0
Tantangan Pembangunan Pariwisata

Kementerian Pariwisata mencatatkan sejumlah kinerja positif di tengah tantangan pembangunan pariwisata serta visi pariwisata Indonesia.

“Di tengah dinamika global dan tantangan pembangunan pariwisata, kami percaya bahwa pariwisata tetap menjadi salah satu sektor strategis penggerak ekonomi nasional, pencipta lapangan kerja, dan perekat kebudayaan bangsa,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Pertama terkait jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebagai salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan juga peningkatan daya tarik pariwisata Indonesia. Wisman semakin menjadi kunci untuk menjaga resiliensi pariwisata Indonesia.

Indonesia mencatatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang signifikan pada periode Januari-Februari 2025, sebesar 1,89 juta kunjungan. Jumlah ini meningkat 13 persen dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni sebesar 1,68 juta kunjungan. Data ini merupakan angka capaian sementara yang bersumber dari data perlintasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Kami optimistis, bahwa target jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dapat tercapai dengan berbagai upaya yang kami lakukan, dan tentunya kolaborasi yang erat dengan berbagai sektor dan pemangku kepentingan,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri.

Dalam kesempatan ini, juga disampaikan tentang kinerja sektor pariwisata di momen libur lebaran pada 22 Maret hingga 11 April 2025. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, tercatat jumlah pergerakan masyarakat mencapai 154,62 juta. Jumlah ini lebih rendah 4,67 persen dibandingkan realisasi pada libur lebaran 2024 yang mencapai 162,2 juta pergerakan.

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menambahkan di tengah pembangunan pariwisata Indonesia,meskipun ada perubahan pola perjalanan masyarakat pada periode Lebaran tahun ini, terdapat kenaikan pada jumlah kunjungan di sejumlah destinasi wisata dibandingkan dengan tahun lalu.

Seperti di destinasi favorit masyarakat di Jakarta, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), yang mencatatkan kunjungan lebih tinggi 46 persen dibandingkan rata-rata kunjungan di periode Lebaran tahun 2024.

Di D.I. Yogyakarta, tepatnya Candi Prambanan, pertumbuhan rata-rata jumlah kunjungan harian meningkat 42 persen dibandingkan periode Lebaran tahun 2024.

Di Kebun Binatang Surabaya di Jawa Timur, pertumbuhan rata-rata jumlah kunjungan lebih tinggi 7 persen dari jumlah rata-rata pengunjung di periode Lebaran tahun 2024.

“Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi untuk berwisata di dalam negeri selama libur Lebaran 2025. Peningkatan jumlah kunjungan yang signifikan di sejumlah destinasi wisata ini juga menjadi sinyal positif bahwa upaya peningkatan kualitas layanan dan promosi pariwisata telah membuahkan hasil,” ujar Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa.

Sementara untuk kunjungan wisatawan mancanegara di periode tersebut, meski bukan menjadi target utama, menunjukkan peningkatan kunjungan sebesar 3,10 persen dibandingkan periode lebaran tahun lalu.

“Berdasarkan data perlintasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tercatat angka sementara sebesar 260 ribu kunjungan wisatawan mancanegara selama Lebaran 2025,” ujar Ni Luh Puspa.

*Kerja Sama Internasional Strategis*

Dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai destinasi unggulan dunia, hubungan multilateral di bidang pariwisata memegang peran yang sangat penting. Kementerian Pariwisata terus aktif menjalin kerja sama internasional yang strategis, baik melalui forum kawasan, kemitraan bilateral, maupun partisipasi dalam organisasi multilateral seperti UN Tourism.

Beberapa waktu lalu Indonesia mendapatkan kehormatan untuk menjadi tuan rumah bagi pertemuan tahunan UN Tourism untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik serta Asia Selatan, atau yang juga disebut sebagai pertemuan CAP-CSA. Pertemuan ini digelar di Jakarta pada 15-16 April 2025 di Hotel Mulia Senayan, dan merupakan pertemuan tahunan yang ke-37. Sebanyak 161 delegasi dari 30 negara menghadiri pertemuan ini.

Pertemuan tersebut menyoroti strategi pemulihan, inovasi, dan pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagai tema utama. Agenda di hari pertama mencakup pertemuan bersama atau joint conference kedua kawasan, yaitu Asia Timur dan Pasifik serta Asia Selatan. Pada hari kedua pelaksanaan, diselenggarakan Konferensi Regional Pariwisata PBB dengan fokus utama pembahasan mengenai investasi hijau dan ekonomi sirkular.

“Konferensi ini menjadi wadah penting untuk bertukar gagasan, memperkuat kolaborasi antarnegara, serta mendorong transformasi sektor pariwisata yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri.

Dalam forum ini, dilaksanakan juga peluncuran pedoman investasi hasil kolaborasi UN Tourism dengan Kementerian Pariwisata, yang bertajuk “Tourism Doing Business: Investing in Indonesia”. Pedoman ini merupakan pedoman pertama yang dipublikasikan oleh UN Tourism di kawasan Asia Pasifik, menandai pencapaian penting bagi Indonesia. Dokumen ini dirancang untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama investasi pariwisata.

Pedoman tersebut menyajikan informasi komprehensif yang memudahkan investor memahami iklim ekonomi nasional, serta potensi investasi yang tersedia.

Isi pedoman tersebut mencakup berbagai aspek strategis, seperti economic outlook, investment outlook, value proposition, tax and legal framework, competitive outlook, hingga peluang investasi pariwisata di berbagai destinasi khususnya destinasi pariwisata prioritas, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan destinasi pariwisata regeneratif.

“Di samping berpartisipasi dalam pertemuan utama bersama negara-negara anggota UN Tourism, kami juga memanfaatkan momentum ini, untuk mempererat kerja sama di bidang pariwisata melalui sejumlah pertemuan bilateral,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri.

Selama penyelenggaraan pertemuan CAP-CSA ke-37, Menteri Pariwisata menghadiri enam pertemuan bilateral dengan perwakilan dari Filipina, Tunisia, Georgia, Iran, Meksiko, dan Maladewa.

*Promosi Pariwisata Indonesia*

Kementerian Pariwisata berpartisipasi aktif dalam keikutsertaan Indonesia di World Expo 2025 Osaka. Ajang ini menjadi salah satu momentum penting untuk mempromosikan pembangunan pariwisata Indonesia di mancanegara.

Sebagai langkah awal peluncuran Paviliun Indonesia di acara tersebut, Kementerian Pariwisata menghadiri acara press preview pada 9 April 2025 yang dihadiri oleh lebih dari 36 perwakilan media. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan tema dan berbagai konsep yang dihadirkan oleh Indonesia di acara tersebut. Tema yang diangkat pada kehadiran Indonesia di World Expo 2025 Osaka adalah “Thriving in Harmony: Nature, Culture, Future”.

Partisipasi Indonesia mencakup kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai sektor koordinator utama.

“Ini merupakan momentum strategis untuk memperkenalkan identitas bangsa, sekaligus mempromosikan pariwisata Indonesia di tingkat global,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri.

Pada Mei dan Juni 2025, Kementerian Pariwisata akan melakukan promosi dengan melibatkan 15 pelaku industri dari berbagai sektor. Perwakilan pelaku industri resort, spa holistik, serta narasumber ahli pariwisata akan terlibat dalam rangkaian acara product rolling exhibition, business matching session, dan business forum yang berfokus pada health & wellness tourism.

Selain promosi perihal pengembangan serta pembangunan pariwisata, sorotan utama lainnya adalah pameran Wastra Nusantara di lantai pameran khusus, yang bertema “Traditional Textiles: Sailing Through Colors”. Pameran ini menampilkan keindahan kain tradisional Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya dan identitas bangsa, dan dapat dinikmati oleh para pengunjung Paviliun Indonesia.

“Penyelenggaraan World Expo 2025 Osaka akan berlangsung selama 6 bulan ke depan, dan Kementerian Pariwisata berkomitmen dalam mendukung penuh partisipasi Indonesia di rangkaian acara tersebut,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri.

*Gerakan Wisata Bersih*

Gerakan Wisata Bersih sebagai salah satu program prioritas terus diperkuat. Kementerian Pariwisata mengadakan rangkaian acara Gerakan Wisata Bersih pada 12 April 2025 di Labuan Bajo. Kegiatan dilaksanakan di dua kawasan, yakni di Marina Waterfront dan Pantai Pede.

Rangkaian acara Gerakan Wisata Bersih di Labuan Bajo berhasil mengumpulkan 1,1 ton sampah dengan melibatkan 1.906 peserta yang berpartisipasi. Adapun peserta tersebut mewakili jajaran Kementerian Pariwisata, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, mitra strategis Kementerian Pariwisata, seperti ITDC, RedDoorz, GoTo Impact, dan komunitas lokal.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Gerakan Wisata Bersih, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berencana mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan botol plastik air minum kemasan, guna menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan.

“Pada 24-25 April 2025, kami juga baru saja melaksanakan rangkaian acara Gerakan Wisata Bersih di dua destinasi unggulan di Lombok, yaitu Pantai Kuta Mandalika dan Pantai Gili Air,” kata Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa.

*Proyek Indonesia Tourism Development*

Pencapaian lainnya yang dapat disampaikan adalah, pada 13 Maret 2025, Kementerian Pariwisata telah menyampaikan capaian proyek Indonesia Tourism Development, yang telah selesai implementasinya pada Desember 2024, dalam Forum Diseminasi Hasil Proyek Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) yang diselenggarakan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Proyek ini terlaksana berkat kerja sama antara Indonesia dan Bank Dunia, di mana Indonesia diwakili oleh Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, dan Kementerian Pariwisata.

Kerja sama ini mencakup empat komponen, yakni Koordinasi antara Kementerian dan Lembaga, Pusat, Daerah, Swasta dan Pemerintah; peningkatan aksesibilitas, kualitas pelayanan, dan infrastruktur; kualitas tenaga kerja pariwisata; dan dukungan investasi yang dilaksanakan di enam wilayah, yaitu Danau Toba, Bromo Tengger Semeru, Wakatobi, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo.

Program ini menjangkau lebih dari 82.000 masyarakat dan mendorong peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengembangan Pariwisata menjadi 4,21 poin secara nasional pada 2023.

*Kolaborasi Dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal*

“Selain itu, pada 27 Februari 2025, Kementerian Pariwisata melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,” tambah Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa.

Nota Kesepahaman ini mencakup kolaborasi untuk meningkatkan daya saing desa di tingkat nasional, regional, dan internasional, melalui penguatan SDM serta pemberdayaan masyarakat. Upaya ini selaras dengan perwujudan Asta Cita Presiden Prabowo ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah, untuk pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Pengembangan pembangunan Pariwisata Indonesia mendukung setidaknya 4 dari 8 misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Untuk itu, seluruh program kerja Kementerian Pariwisata dirancang agar implementasinya bisa sejalan dengan Asta Cita tersebut.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri meyakini dengan semangat kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak, setiap program yang dijalankan Kementerian Pariwisata akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta mendorong kemajuan sektor pariwisata Indonesia.

“Ke depan, kami akan terus menjaga komitmen kami untuk pembangunan pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Dengan kerja sama yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha, kami yakin pariwisata Indonesia akan menjadi motor pertumbuhan yang membawa manfaat luas bagi kita semua,” ujar Menteri Pariwisata.

Menghadapai Dinamika Perdagangan Global Tarif Timbal Balik Presiden US,Menpar: Pariwisata Adalah Pertahanan Ekonomi Nasional

Penulis
Redaksi
-
0

Dalam menghadapi perdagangan Global ,Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan bahwa sektor pariwisata dapat menjadi alat pertahanan ekonomi nasional dalam menghadapi tekanan eksternal akibat kebijakan tarif dagang dari Amerika Serikat (AS). Pernyataan ini merespons kebijakan ‘Tarif Timbal Balik’ yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap produk impor dari sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Indonesia mampu mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki sektor pariwisata sebagai sumber devisa utama yang bebas dari hambatan perdagangan Global,kata Menpar Widiyanti

“Ketika ekspor barang terkena tarif tinggi, kita harus melihat sektor lain yang bisa menjadi penyeimbang. Pariwisata adalah bentuk ekspor jasa yang tidak terganggu oleh kebijakan tarif dagang. Dengan menarik lebih banyak wisatawan mancanegara, kita dapat menjaga stabilitas Rupiah dan cadangan devisa,” ujar Menpar Widiyanti.

Menpar Widiyanti mengajak para pemangku kepentingan di sektor pariwisata untuk memperhatikan tiga strategi utama dalam menghadapi dinamika perdagangan global:

1. Pariwisata Sebagai “Ekspor Jasa” Penyeimbang dalam perdagangan global

Dengan kekayaan alam, seni budaya, juga kreativitas masyarakat yang ada, Indonesia memiliki potensi inheren pariwisata yang sangat tinggi. Namun, persebaran 13,9 juta wisatawan mancanegara yang hadir di Indonesia saat ini masih sangat terpusat di destinasi tertentu.

Kemenpar mengajak pelaku usaha pariwisata di seluruh daerah untuk bersiap dan beraksi, memanfaatkan peluang dari perubahan dinamika global untuk menggiatkan Indonesia sebagai destinasi wisata dunia. Kesiapan destinasi, produk wisata, usaha pariwisata, tenaga kerja, hingga promosi yang terarah perlu diupayakan secara terintegrasi. Didukung upaya promosi dan pengembangan yang Pemerintah lakukan, Kemenpar optimistis upaya ini akan menjadi sumber devisa yang tinggi, memitigasi dinamika global dan menjadi “ekspor jasa” penyeimbang.

2. Optimalisasi UMKM & Ekonomi Lokal Penyedia Jasa Pariwisata

Kemenpar mengingatkan seluruh pemangku kepentingan, potensi pariwisata Indonesia yang luas tidak hanya terbatas di destinasi tertentu saja, tetapi juga dimulai dari desa. Kemenpar terus mengembangkan desa wisata dan mendorong aktivitas ekonomi berbasis pariwisata di seluruh Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk mendistribusikan manfaat ekonomi secara merata dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekspor manufaktur yang terkena dampak tarif.

3. Fokus pada Pengembangan “High-Quality Tourism”

Kemenpar mengajak pelaku usaha pariwisata di semua destinasi untuk tidak semata-mata mengejar jumlah kunjungan, namun juga mengusahakan pengalaman wisata berkualitas yang menarik pengeluaran berwisata lebih tinggi. Data historis menunjukkan, segmen wisatawan yang rela mengeluarkan biaya untuk pengalaman wisata berkualitas relatif memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap fluktuasi harga global. Kemenpar mengidentifikasi, ruang untuk pelaku usaha pariwisata Indonesia untuk mengembangkan hal ini masih terbuka luas dan Kemenpar mendukung penuh upaya ini. Inilah juga yang Kemenpar bawa dalam program unggulan “Pariwisata Naik Kelas”, yang berfokus pada sektor maritim, gastronomi, dan wellness.

Dengan langkah-langkah ini, Menpar Widiyanti optimistis bahwa sektor pariwisata tidak hanya mampu menopang perekonomian nasional di tengah tekanan eksternal, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai destinasi unggulan di kancah perdagangan global.

Lulusan Politeknik Pariwisata Punya Peluang Besar di Kancah Global

Penulis
Redaksi
-
0

Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa mengapresiasi upaya Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok dalam mencetak SDM pariwisata kompeten dan berdaya saing global.

Wamenpar Ni Luh mengungkapkan 99% mahasiswa Politeknik Pariwisata Lombok ingin bekerja di luar negeri. Ia menilai ini sebagai peluang besar, namun juga menekankan pentingnya kesiapan bahasa asing, perizinan, dan perlindungan tenaga kerja,Dalam Sharing Session bersama Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani,

“Tadi disampaikan oleh Bapak Direktur Poltekpar jika 99 persen mahasiswa berkeinginan untuk berkarier di luar negeri, ini sebuah peluang yang baik, dan ketika pengalaman sudah dirasa cukup, segera kembali ke tanah air, untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, itu yang saya harapkan,” kata Wamenpar.

Namun demikian, ada serangkaian tantangan yang dihadapi dalam penyerapan tenaga kerja lulusan Politeknik Pariwisata ke luar negeri, di antaranya kendala finansial dalam pengurusan dokumen awal; kemampuan bahasa asing yang masih perlu ditingkatkan; pengurusan izin yang masih dirasa cukup kompleks, hingga masalah perizinan lain termasuk keluarga.

“Oleh karena itu, sharing session yang dilaksanakan di Poltekpar Lombok ini diharapkan bisa memberikan pencerahan bagi mahasiswa, terutama mengenai cara bekerja di luar negeri yang aman serta mendapat perlindungan optimal dari pemerintah. Saya mengajak adik-adik mahasiswa untuk memanfaatkan forum ini sebaik-baiknya, kalau ada pertanyaan jangan ragu untuk disampaikan,” kata Wamenpar.

Politehnik pariwisata Lombok sendiri menerapkan kurikulum yang telah berbasis pada standar ASEAN dengan sertifikasi kompetensi BNSP serta pengalaman praktik yang intensif melalui Teaching Industry Learning Centre dan magang di perusahaan atau industri selama 6 bulan hingga 1 tahun.

Menurut hasil Tracer Study 2024, rata-rata masa tunggu lulusan Poltekpar Lombok untuk mendapatkan pekerjaan berkisar 3,5 bulan. Dari total lulusan tiga tahun terakhir, sebanyak 7 persen alumni berhasil terserap ke pasar di luar negeri.

Animo masuk Politeknik pariwisata Lombok juga tergolong cukup tinggi, tercatat ada sebanyak 927 pendaftar untuk kuota 360 mahasiswa baru pada 2024.

Pada kesempatan ini, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani menyampaikan, data KemenP2MI menunjukkan pada 2024, jumlah pekerja migran yang ditempatkan sektor hospilatily_mencapai 23.152 orang, atau 4,02 persen dari total 297.434 target penempatan.

“Ke depan peluang kerja sektor _hospitality_ di luar negeri akan semakin terbuka dan berkembang. Sehingga penting untuk meningkatkan nilai dan daya saing pekerja migran Indonesia,” kata Wamen P2MI.

Wamen P2MI Christina Aryani mengingatkan mahasiswa untuk berhati-hati terhadap lowongan kerja luar negeri ilegal. Ia mendorong mahasiswa memverifikasi informasi melalui BP3MI NTB dan kanal resmi KemenP2MI.

“Kami minta adik-adik (Poltekpar) begitu melihat satu iklan, jangan langsung percaya, verifikasi informasinya. Kami punya Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTB, bisa menjadi sumber untuk mengecek informasi,” katanya.

Selain melalui BP3MI, Wamen Christina juga meminta mahasiswa Politeknik pariwisata Lombok, atau masyarakat yang melihat iklan rekrutmen yang terindikasi ilegal untuk melaporkannya melalui situs web dan media sosial Kementerian P2MI.

“Jadi kalau kerja di luar negeri itu jelas, kita akan mendapatkan penghasilan tetap, bahkan bisa membangun karir juga,” kata Wamen P2MI.

Direktur Politeknik pariwisata Lombok Ali Muhtasom, menambahkan bahwa berdasarkan survei kepada 170 responden, sebanyak 99 persen mahasiswa Poltekpar Lombok memiliki harapan untuk bisa magang atau bekerja di luar negeri.

“Dan dengan rating tertinggi yang diharapkan yaitu Malaysia, Australia, Jepang, dan Dubai. Ini menjadi catatan penting untuk kita tindak lanjuti agar ke depan bisa kita kerja samakan lebih baik lagi,” kata Ali.

Minibus tertabrak Kereta Api,Satu Keluarga Tewas di Asahan

Penulis
Redaksi
-
0
Minibus tertabrak Kereta Api
Kecelakaan tragis terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Sei Alim Hasak, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Minggu (23/3/2025

Kecelakaan tragis minibus tertabrak Kereta Api terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Sei Alim Hasak, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Minggu (23/3/2025) sekitar pukul 12.08 WIB.

Sebuah minibus tertabrak Kereta Api Sri Bila KA U52 jurusan Medan – Rantau Prapat yang dikemudikan masinis David Hamonangan Manurung.Minibus Daihatsu Terios yang bernomor polisi BK 1261 VL

Kapolsek Air Batu, AKP S. Tambunan, mengonfirmasi  Minibus tertabrak Kereta Api bahwa dalam insiden ini, empat orang penumpang mobil minibus meninggal dunia  di tempat. “Korban adalah satu keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan dua anak mereka,” ujar AKP S. Tambunan.

Korban tewas diidentifikasi sebagai Abdul Kahar Adha Marpaung (34), pengemudi mobil, beserta istrinya, Wiriyani (32), serta dua anak mereka, Erlio Mauza Adha Marpaung (7) dan Hayyin Princessa Adha Marpaung (3). Keempat korban merupakan warga Dusun I, Desa Sijabut Teratai, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan.

Menurut Kapolsek, kecelakaan terjadi ketika minibus yang dikemudikan Abdul Kahar Adha Marpaung melintas dari Dusun VI menuju arah Kisaran. Saat melewati perlintasan tanpa palang pintu, dari arah yang bersamaan datang kereta api dengan kecepatan tinggi.

“Tabrakan terjadi di sisi kanan mobil, dan akibat benturan keras, kendaraan korban terseret hingga kurang lebih 50 meter,” jelasnya.

Warga sekitar yang menjadi saksi Minibus tertabrak Kereta Api ini menyebutkan bahwa mobil korban tidak sempat menghindar karena kecepatan kereta yang tinggi. Tim kepolisian yang tiba di lokasi segera mengevakuasi korban dan membawa mereka ke Rumah Sakit Umum Kisaran

“Penyidikan ditangani unit Gakkum Sat Lantas Polres Asahan,” ucap Kapolsek.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara menyampaikan bahwa insiden ini terjadi di kilometer 8+0/1 di petak jalan antara Stasiun Kisaran dan Stasiun Hengelo. Akibat kecelakaan ini, kereta mengalami beberapa kerusakan, seperti pecahnya lampu kabut, semboyan 20 penyok, cow hanger turun, serta keterlambatan perjalanan.

Namun, Manager Humas KAI Divre I Sumut, M. As’ad Habibuddin, memastikan bahwa seluruh awak dan penumpang kereta selamat. “Kami mengingatkan kembali bahwa pengguna jalan wajib berhenti sejenak dan memastikan tidak ada kereta yang akan lewat sebelum melintas.

Kecelakaan tragis terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Sei Alim Hasak, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Minggu (23/3/2025) sekitar pukul 12.08 WIB

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari ebataknews.com. Mari bergabung di Page Facebook “ebataknews” dan https://youtube.com/@ebataknews

Komdigi Umumkan Diskon Internet 50 Persen Sampai Lebaran

Penulis
Redaksi
-
0
Diskon Internet
Menteri Komdigi Meutya Hafid, dalam konferensi pers di kantor Kemkomdigi, Kamis (20/3/2025).

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengumumkan bahwa pemerintah bersama penyedia jasa telekomunikasi telah sepakat menerapkan diskon Internet hingga 50 persen sampai Lebaran.

Demi memastikan layanan optimal selama libur panjang Lebaran 2025, pemerintah memberikan diskon internet pembelian kuota hingga 50 persen.

“Komunikasi bagian salah satu bagian terpenting yang dari kelancaran dan juga keamanan. Sehingga tentu kita meminta dengan amat terang dan jelas kepada para operator bahwa tidak boleh ada layanan publik yang terganggu,” kata Menteri Komdigi, Meutya Hafid, Kamis, 20 Maret 2025.

Kemudian “Kemkomdigi bersama operator seluler juga akan membentuk satuan tugas dan posko yang akan beroperasi 24 jam di paling tidak 35 unit pelaksanaan teknis monitor spektrum frekuensi radio seluruh Indonesia,” ujarnya.

Dengan adanya inisiatif Pemberian diskon internet ini, diharapkan masyarakat dapat menikmati layanan internet yang lebih terjangkau dan berkualitas selama Ramadan dan Lebaran, sehingga komunikasi dan akses informasi tetap lancar.

Pihak Kementerian juga akan menurunkan tim untuk memeriksa frekuensi dan kelancaran layanan telekomunikasi nanti.

Dalam kesempatan yang sama, Meutya juga mengumumkan terkait jaringan saat perayaan Nyepi pada 29 Maret 2025. Komdigi akan menyiapkan surat pada seluruh operator dan penyelenggara penyiaran agar tidak ada layanan dalam periode tersebut.

“Jadi ini permintaan sebetulnya dari Pemprov Bali dan kami sudah berkoordinasi dengan Pemprob Bali terkait hal ini,” ujar Meutya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari ebataknews.com. Mari bergabung di Page Facebook “ebataknews” dan https://youtube.com/@ebataknews.

Menpar Tinjau Kesiapan Kereta cepat Whoosh di Libur Lebaran

Penulis
Redaksi
-
0
kereta cepat whoosh
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana meninjau stasiun kereta cepat Halim untuk melihat kesiapan yang dilakukan PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia China) selaku operator kereta cepat Whoosh,Rabu (19/3/2025).

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana meninjau stasiun kereta cepat Halim untuk melihat kesiapan yang dilakukan PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia China) selaku operator kereta cepat Whoosh dalam melayani penumpang juga wisatawan menjelang libur lebaran mendatang.

Kunjungan kesiapan kereta cepat Whoosh ini merupakan bagian dari rangkaian peninjauan yang dilakukan Menteri Pariwisata dan jajaran ke destinasi wisata dan fasilitas layanan publik lainnya sebagai komitmen Kementerian Pariwisata dalam menghadirkan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi wisatawan.

“Sejak diluncurkan tahun 2023, kereta cepat Whoosh telah menjadi alternatif utama transportasi masyarakat juga wisatawan dalam melakukan kunjungan ke berbagai destinasi di Jawa Barat. Apalagi Jawa Barat juga menjadi salah satu tujuan utama masyarakat untuk mudik. Karenanya hari ini kami melakukan peninjauan dan berharap KCIC dapat kembali memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat khususnya di periode libur lebaran,” ujar Menteri Pariwisata, Rabu (19/3/2025).

Dalam kunjungan ke kereta cepat whoosh tersebut, Menteri Pariwisata meninjau seluruh proses keberangkatan calon penumpang. Mulai dari pelaporan (check in), fasilitas ruang tunggu, dan lainnya.

Menteri Pariwisata juga berkesempatan untuk berdialog dengan sejumlah petugas yang menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan.

“Saya mengapresiasi standar pelayanan dan keramahan yang diberikan, seperti kebersihan juga keamanan yang akan memberikan kenyamanan bagi penumpang,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri.

PT KCIC sebelumnya telah menetapkan masa angkutan lebaran KCIC berlangsung selama 22 hari mulai 21 Maret hingga 11 April 2025. Selama periode ini, PT KCIC mengoperasikan 62 perjalanan reguler per harinya. Jumlah ini meningkat 20 persen dibanding masa angkutan lebaran PT KCIC di tahun lalu.

Dengan peningkatan jumlah perjalanan ini, kapasitas tempat duduk kereta cepat Whoosh juga meningkat hingga 37.262, naik dari 31.252 tempat duduk per hari pada tahun lalu. Total KCIC menyediakan sebanyak 808.946 tempat duduk dalam 1.346 perjalanan Whoosh selama masa angkutan Lebaran 2025.

PT KCIC memproyeksikan jumlah penumpang kereta cepat Whoosh selama angkutan Lebaran akan mencapai hingga 24 ribu penumpang per hari. Jumlah ini meningkat 30 persen dibanding jumlah penumpang Whoosh di hari biasa yang berkisar 16 ribu-18 ribu per hari dan 18 ribu-21 ribu penumpang per hari di akhir pekan.

Untuk memastikan keamanan dan keselamatan perjalanan Whoosh, KCIC menugaskan total 530 petugas pengamanan yang tersebar di seluruh stasiun dan jalur kereta. Petugas ini merupakan gabungan dari personel keamanan internal KCIC, TNI, dan Polri. KCIC juga menugaskan sebanyak 688 petugas layanan termasuk Passenger Service Mobile yang siap membantu pelayanan penumpang di stasiun-stasiun Whoosh.

Sementara dari sisi kesiapan fasilitas pendukung, KCIC juga telah melakukan pengecekan agar seluruh infrastruktur dalam kondisi baik untuk dapat dimanfaatkan penumpang. Adapun sejumlah fasilitas layanan yang telah disiapkan di antaranya area bermain anak, ruang tunggu, ruang VIP, jalur khusus disabilitas, ruang ibu menyusui, pos kesehatan, pos pengamanan, parkir, dan lainnya yang dapat menunjang kenyamanan penumpang selama perjalanan.

Sebagai bagian dari peningkatan layanan selama Ramadan, KCIC bersama para tenant dan UMKM di Stasiun Whoosh menghadirkan berbagai promo dan diskon menarik bagi para penumpang.

KCIC juga memperpanjang masa penjualan tiket Whoosh. Kini, tiket Whoosh dapat dipesan lebih awal sejak H-25 sebelum jadwal keberangkatan sehingga masyarakat kini sudah dapat membeli tiket untuk keberangkatan April 2025, termasuk perjalanan masa libur Lebaran.

Wamenpar :TMII Siap Sambut 100 Ribu Pengunjung Saat Lebaran 2025

Penulis
Redaksi
-
0
TMII
Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menyapa pengunjung saat meninjau kesiapan TMII menyambut libur idulfitri 2025, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menekankan pentingnya aspek kebersihan dan crowd management saat melakukan kunjungan kerja ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Kunjungan Wamenpar Ni Luh Puspa yang dilakukan pada Selasa (18/3/2025) ini bertujuan untuk meninjau kesiapan TMII yang menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi wisatawan dari Jakarta dan sekitarnya dalam menyambut wisatawan pada saat libur nasional, salah satunya libur idulfitri 2025.

Sebelumnya, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan pelaku usaha terkait upaya menciptakan libur Lebaran yang aman, nyaman, menyenangkan, dan tenang.

Wamenpar Ni Luh menyatakan, selain kebersihan dan crowd management, aspek keamanan dan keselamatan wisatawan juga tak kalah krusial, utamanya dalam mengantisipasi terjadinya lonjakan wisatawan.

“Berkaca dari antusiasme pengunjung TMII saat libur Imlek dan Tahun Baru 2025, TMII menargetkan kunjungan wisatawan sebesar 100.000 pengunjung selama tujuh hari libur Idulfitri 2025, yang dimulai dari 1 sampai 6 April 2025,” kata Wamenpar Ni Luh.

Dalam kunjungan tersebut, Wamenpar Ni Luh Puspa meninjau renovasi amphitheater yang sedang berlangsung, mengunjungi Taman Burung dan berinteraksi dengan pengunjung, meninjau pembangunan Foodcourt Nusantara, dan melakukan pengecekan kebersihan toilet umum.

“Saya melihat TMII sudah sangat siap untuk menyambut lonjakan wisatawan. Pengelola TMII juga sudah mengatur kantong-kantong parkir dan pintu masuk, di mana akan ada tiga pintu masuk yang digunakan, termasuk juga mengatur distribusi pengunjung di spot-spot yang ada di TMII. Selain itu, titik-titik toilet dan fasilitas angkutan keliling (angling) juga akan ditambah, termasuk juga feeder dan bus untuk masuk ke area ini,” katanya menambahkan.

Selain kesiapan dalam menyambut wisatawan, Wamenpar Ni Luh menjelaskan,memiliki beberapa fasilitas baru, yaitu Foodcourt Nusantara dan Amphitheater.

“Jadi nanti saat Lebaran sudah siap Foodcourt, yaitu Foodcourt Nusantara. Akan ada 36 tenant yang akan mengedepankan kuliner nusantara. Ini seru sekali karena kuliner nusantara yang diutamakan di sana. Kemudian setelah lebaran akan ada Amphitheater yang sudah ready untuk pertunjukan kesenian Indonesia, seperti tari Kecak, tari Ramayana, dan festival-festival,” ujar Ni Luh Puspa.

Menutup kunjungannya, Wamenpar Ni Luh menyatakan optimismenya bahwa melalui fasilitas dan daya tarik yang ada di TMII, target 1,08 miliar pergerakan wisatawan nusantara selama 2025 dapat tercapai. Ni Luh juga mengimbau agar wisatawan memanfaatkan transportasi umum untuk menghindari kemacetan dan juga menjaga kebersihan.

“Untuk menghindari kemacetan, calon pengunjung TMII dapat memanfaatkan LRT karena dari pengelola sudah menyediakan feeder gratis untuk masuk ke area TMII. Saat ini ada dua, nanti akan ditambah dua. Dan apabila masih ada kebutuhan, akan ditambah lagi. Kemudian yang penting lagi adalah menjaga kebersihan. Tak henti-hentinya saya mengingatkan bahwa kebersihan menjadi tanggung jawab kita bersama, menjadi tanggung jawab wisatawan juga untuk memastikan destinasi wisata itu tetap bersih,” kata Wamenpar Ni Luh.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari ebataknews.com. Mari bergabung di Page Facebook “ebataknews” dan https://youtube.com/@ebataknews.

Penting ! Surat IKPPNI Kepada Presiden Terkait Kedaulatan Wilayah Perairan dan Effesiensi Keamanan Di Laut

Penulis
Redaksi
-
0
IKPPNI

Berikut adalah salinan surat yang kami terima dari Organisasi Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia(IKPPNI) yang ditujukan kepada Presiden RI perihal prioritas berkaitan kedaulatan wilayah perairan NKRI dan efisisensi tatakelola negara terkait keamanan di laut.

Ketua Umum IKPPNI, Capt. (C) Dwiyono Soeyono menegaskan bahwa usulan ini selaras dengan Asta Cita Presiden RI, khususnya yang berfokus pada kedaulatan maritim dan efisiensi tata kelola keamanan laut Indonesia,tutur Ketua Umum IKPPNI.

SURAT TERBUKA KETUA IKPPNI UNTUK PRESIDEN RI

 

Jakarta, 17 Maret 2025

Kepada Yth.,Jend.(Purn.) Prabowo Subianto Djojohadikusumo

Presiden Republik Indonesia

Di Istana Merdeka

Jl. Medan Merdeka Utara No.3,

Daerah Khusus Ibukota,

Jakarta 10110

Dengan Hormat,

Salaam sehat bagi Bapak Presiden-RI beserta seluruh jajaran Menteri yang menjabat sebagai pembantu Presiden. Sebelumnya ijinkan kami terlebih dahulu menjelaskan dan mempertegas, bahwasannya kami mewakili masyarakat tenaga ahli tatakelola keselamatan dan keamanan pelayaran niaga melayangkan surat ini adalah sebagai panggilan kewajiban amanah Undang-Undang terkait peran aktif masyarakat dalam rangka memberikan masukan konstruktif bagi kedaulatan wilayah laut dan keselamatan serta keamanan negara dari sektor maritim.

Ijinkan pula perkenalkan identitas kami sebagai Organisasi Profesi tenaga ahli maritim niaga, dengan nama Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI) yang mana digagas dan sudah berdiri sejak 11 November 2011, pengesahan Kemenkumham ditahun 2013 dengan nomor AHU.108.AH.01.07 – 2013.

Berkenaan maksud dan tujuan IKPPNI memberikan masukan konstruktif bagi negara adalah selaras dengan samangat asta cita Presiden RI nomer 2,3 dan 4. Ada 2 hal saran-saran IKPPNI yang kami anggap prioritas berkaitan kedaulatan wilayah perairan NKRI dan efisisensi tatakelola negara terkait keamanan di laut, yaitu:

  1. Mendeklarasikan SELAT SUMATERA, sebagai pengganti nama Selat Melaka selama ini.
  2. BAKAMLA tetap pada fitrahnya sebagai

Adapun alasan singkat yang dapat kami jelaskan dalam surat terbuka ini adalah:

  1. Mengapa SELAT SUMATERA?

Karena selama ini kami sebagai praktisi Pelaut Niaga bangsa Indonesia di lapangan sangat miris teriris saat bernavigasi melintas di wilayah perairan sepanjang selat antara pulau Sumatera dan semenanjung Malaysia dari titik Beting Sedepa hingga Pulau Iyu Kecil, semua pengaturan tata-kelola pelayaran dan nama-nama dalam peta navigasi tidak menunjukkan kontrol kedaulatan wilayah perairan milik NKRI. (Dalam pengesahan International Maritime Organization/IMO dipopulerkan dengan istilah Straits of Malacca and Singapore/SOMS)

Kedaulatan kontrol wilayah perairan demikian adalah sesuatu yang dimandatkan hukum laut internasional dalam konvensi PBB United Nation Convention Law Of the Sea (UNCLOS), selama negara pemilik wilayah perairan memiliki gagasan yang lebih baik dalam tatakelola keselamatan pelayaran internasional sebagai kontribusi terhadap dunia pelayaran Internasional.

Dari fakta demikian yang ada, maka IKPPNI sangat menyarankan sebagai langkah awal adalah setiap peta navigasi terbitan negara melalui PUSHIDROSAL sudah menorehkan SELAT SUMATERA.

Dampak positif konstruktif lanjutan berksinambungan akan kedaulatan wilayah perairan NKRI dapat brkontribusi pada perkembangan ekonomi dapat IKPPNI paparkan lebih lanjut dalam agenda dan sesi khusus bila diperlukan.

 

  1. Mengapa BAKAMLA tetap pada fitrahnya sebagai BAKAMLA?

Polemik melahirkan BAKAMLA bergulir sejak disahkannya UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN yang mana ditransformasikan dari BAKORKAMLA menjadi BAKAMLA dan dipaksakan dengan terjemahan dalam bahasa Inggris menjadi SEA and COAST GUARD (Penjaga Laut dan Pantai).

Sedangkan dalam nomenklatur berdasarkan amanah rezim UU 17 tahun 2008 yang telah dirubah menjadi UU 66 tahun 2024, pada pasal 276 secara jelas tetap konsisten menyatakan: Untuk menjamin terselenggaranya Pelayaran, “Menteri melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran”.

Keberadaan SEA and COAST GUARD (Penjaga Laut dan Pantai) yang sudah mengkristal dan dikenal badan dunia International Maritime Organization (IMO), dimana Indonesia menjadi anggotanya dan secara patuh melaksanakan semua aturan dan konvensi yang dikeluarkan IMO. Maka tak disangsikan lagi bahwa keberadaan KPLP yang sudah ada sejak dahulu dengan tugas mewakili hukum negara di laut dalam kegiatan Coast Guard haruslah dipertahankan.

Berikut adalah rincian sejarah KPLP:

Sejarah Awal:

KPLP sudah ada sejak zaman Hindia Belanda, dengan landasan hukum Peraturan Pelayaran (Scheepvaart Reglement) LN 1882 No 115 junto LN 1911 No 399 (kepolisian di laut).

Perubahan Nama dan Organisasi:

Sejak tahun 1942 hingga 1970-an, organisasi ini mengalami beberapa kali perombakan dan pergantian nama, contohnya Jawatan Urusan Laut RI di Yogya yang kemudian menjadi Jawatan Pelayaran RI.

KPLP sebagai Direktorat:

Pada tahun 1973, berdasarkan SK Menhub No.KM.14/U/plib-73 tanggal 30 Januari 1973, KOPLP (sebelumnya) menjadi KPLP setingkat Direktorat.

Peran KPLP:

KPLP berperan dalam menjaga dan menegakkan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai Indonesia, serta memastikan pelayaran yang aman, selamat, tertib, dan nyaman.

KPLP di Bawah Dirjen Perhubungan Laut:

KPLP merupakan salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Hingga akhirnya, di tahun 1973 disahkan berdasarkan SK Menhub No.KM.14/U/plib-73 tanggal 30 Januari 1973 KOPLP menjadi KPLP (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai) setingkat Direktorat. Tanggal tersebut hingga saat ini diperingati sebagai hari lahirnya KPLP.

Rincian analisa tehnis tupoksi KPLP yang panjang lebar tidak akan kami paparkan panjang lebar dalam surat terbuka ini, namun IKPPNI akan hadir setiap saat bila diminta pemerintah untuk berdiskusi solutif berkaitan polemik berkepanjangan ini.

Adalah satu tantangan bagi pemangku diskresi tertinggi NKRI yaitu Presiden RI untuk menghentikan polemik yang melelahkan publik dan kontra prouktif bagi pengguna jasa layanan instansi pemerintah terkait maritim hingga tingkat internasional, dengan saran langkah-langkah kebijakan bagi pemerintah dari publik yaitu antara lain:

  1. Negara tetap menghargai keberadaan KPLP sesuai amanah UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN, tanpa potensi tumpang tindihnya produk hukum dalam pelaksanaan jasa pelayanan publik dimana negara hadir untuk memberikan kepastian hukum negara di laut.
  2. Menghentikan polemik berkepanjangan untuk kepentingan publik agar lebih produktif sebagai tugas prioritas organ-organ negara pada strata Legislatif-Eksekutif-Yudikatif dengan sikap negarawan sejati, dimana bila BAKAMLA/BAKORKAMLA tetap dipertahankan sesuai tupoksi yang tidak tumpang tindih dengan tupoksi KPLP maka kerja RI-1 akan lebih efektif dan sasaran efisiensi tercapai.

Catatan penting:

Apabila BAKAMLA dipaksakan menjadi Indonesian Coast Guard, maka akan menimbulkan dilema bagi angkutan perairan domestik dan internasional yang menggunakan perairan Indonesia. Berdasarkan RUU nomor 34/ 2004 yang sedang digoreng Komisi I DPR RI, Keamanan Laut akan dijadikan salah satu institusi yang boleh diduduki oleh Prajurit Militer aktif. Hal ini akan berarti ada 2 institusi “berlatar belakang TNI” yang dapat bertugas sebagai penegak hukum dilaut seperti yang tercantum di pasal 9 (b) yang tertulis sebagai berikut:  “Angkatan Laut melaksanakan tugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi”. Hal demikian lagi lagi berpotensi timbul tumpang tindihnya isi esensi produk hukum dengan pemahaman tugas antara TNI AL dan Bakamla berbenturan dibidang yang sama. Apabila dalam melaksanakan tugasnya Bakamla (yang nantinya akan dijadikan Coast Guard) berurusan dengan kapal-kapal niaga asing, maka Indonesia akan mendapatkan protes dari IMO sebagai badan dunia yang mengatur tentang maritim niaga (Merchant maritime). Didalam nomenklaturnya, secara jelas bahwa IMO hanya mengatur tentang Kapal Niaga, bukan kapal perang atau kapal milik negara (sesuai mandat UNCLOS).

Hal demikian adalah tidak selaras dengan dengan proses pembuatan produk hukum dalam amanah UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, yaitu terutama “asas dapat dilaksanakan” adalah dimana setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat (nasional dan intrnasional), baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Demikian kami sampaikan saran masukan konstruktif produktif, dimana peran IKPPNI adalah masyarakat sebagai mitra para-para segenap pemangku kepentingan terkait industri maritim niaga secara umum dan SDM Pelaut niaga produk IMO secara khusus menghaturkan banyak terimakasih atas amanah yang dititipkan.

Hormat kami dan Salam Perwira,

Capt.(C).Dwiyono Soeyono, M.Mar.

Ketua Umum IKPPNI

123...110Halaman 2 dari 110

About us

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click.

Company

The latest

Rapat Pembentukan Panitia Natal Oikumene Digelar di Hotel Intan

DAERAH 0
Aceh Tenggara,Sabtu, 4 Oktober 2025, Hotel Intan menjadi tuan...

Subscribe

© 2023 ebataknews. All Rights Reserved